Seperempat Rakyat Indonesia dipimpin PKS

Sejak akhir 2012 PKS sudah mencanangkan hendak mencapai posisi 3 besar pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Sebuah target yang barangkali terdengar muluk-muluk mengingat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 PKS hanya mendapatkan 7,88% suara atau 10,18% kursi parlemen pusat.

Sebetulnya ketika target ini disampaikan (pada tahun 2012), tidaklah ada yang terlalu ajaib mengingat posisi PKS sebetulnya telah berada pada peringkat keempat di bawah Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mendapatkan posisi 3 besar sebetulnya hanya naik satu peringkat saja, meskipun yang dimaksud 3 besar tidaklah selalu posisi nomor 3. Nomor dua dan satu pun masih masuk kategori “3 besar”.

Tapi kemudian selama 2013 PKS mendapatkan badai yang luar biasa dengan dituduhnya presiden partai Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq dalam rekayasa impor sapi. Badai tersebut tidak sekedar menghantam PKS dari luar, tetapi juga menghantam moral kader-kadernya. Terlepas dari segala kontroversi tentang kasusnya, masih relevankah target 3 besar tadi?

Antara Pilkada dan Pemilu Legislatif

Pemilihan kepala daerah dengan segala kompleksitasnya sebetulnya tidak bisa disetarakan secara langsung dengan pemilihan anggota lembaga legislatif. Di antara perbedaan yang membuat pilkada berbeda dengan pemilu legislatif adalah:

1. Pilkada lebih menonjolkan tokoh ketimbang partai.
2. Pilkada memiliki calon yang jauh lebih sedikit ketimbang pemilu legislatif.
3. Dalam pilkada biasanya terjadi koalisi beberapa partai, sehingga sulit memilah asal suara yang diperoleh kandidat.
4. Sering ditemukan adanya tokoh-tokoh lintas partai yang mampu mendapatkan dukungan dari underbow partai lain. Meskipun secara formal partai lain tadi memiliki calonnya sendiri pada sebuah pilkada.

Itu adalah sebagian di antara penyebab pilkada tidak dapat disetarakan langsung dengan pemilu legislatif. Namun demikian untuk kasus PKS rasanya perlu diberikan analisis tambahan mengingat ada 3 pemilihan gubernur yang dimenangkan selama masa-masa badai tadi berada pada puncaknya. Pemilihan gubernur tersebut adalah di Jawa Barat, Sumatera Utara, serta Maluku Utara.

Betul bahwa ketiganya melibatkan incumbent, Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar periode 2008-2013), Gatot Pujo Nugroho (Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, yang kemudian naik menjadi plt Gubernur karena Gubernurnya terjerat kasus korupsi pada 2011), dan Abdul Ghani Kasuba (Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013). Tetapi jangan menutup mata pula bahwa rival yang bermain pada pemilihan-pemilihan gubernur tersebut bukanlah lawan yang ringan.

Pada pilkada Jabar ada Dede Yusuf (Wakil Gubernur periode 2008-2013) dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI). Pada pilkada Sumatera Utara ada Effendi Simbolon (Anggota DPR RI), Chairuman Harahap (Anggota DPR RI), dan Gus Irawan Pasaribu (didukung oleh banyak partai). Begitu juga pada pilkada Maluku Utara yang berlangsung dua putaran di mana pada putaran kedua nyaris seluruh kekuatan calon yang kalah bergabung pada calon rival Ahmad Hidayat Mus. Pilkada yang sangat ketat seperti ini tidak mungkin dihadapi dengan bersantai-santai menggunakan fasilitas negara (sebagai incumbent) atau menggerakkan aparatur negara yang berada di bawahnya (ya, itu memang bukan kebiasaan PKS). Bukan pula dengan memanfaatkan guyuran dana besar untuk memasang iklan yang masif atau melakukan money politic (dari mana pula uang untuk melakukan hal tersebut?).

Kuncinya kemenangan pada pilkada-pilkada tersebut adalah ini: kekuatan kerja politik. Itu termasuk kemampuan dalam mengkoordinir kader dan simpatisan, menjalin kerja sama dan kontrak politik dengan berbagai ormas, menjaring suara dari kantong-kantong pemilih yang beraneka ragam, terjun langsung ke pemukiman dan perkampungan untuk memperkenalkan calon kepada warga (dilakukan oleh seluruh jajaran partai, dari struktur pimpinan hingga kader dan simpatisan), dan berbagai kerja-kerja politik lainnya. Tentunya termasuk aktivitas standar seperti bakti sosial, pelayanan kesehatan, dan aksi cepat tanggap bencana.

Itu sebabnya kekuatan PKS dapat diukur secara kuantitatif. Sebab yang bergerak adalah manusia yang real, yang bergerak berdasarkan komando yang terkonsolidasikan secara dinamis. Apa yang mereka lakukan pada berbagai pilkada tadi, itu pulalah yang mereka lakukan pada pemilu legislatif tahun 2014 ini. Jika kekuatan ini dikombinasikan dengan keberhasilan gubernur-gubernur mereka, maka ini adalah entitas yang sangat ‘berbahaya’ mengingat total populasi masyarakat Indonesia di bawah 4 gubernur tadi sudah melebihi seperempat rakyat Indonesia.

Tabel 1. Prediksi jumlah penduduk Republik Indonesia pada tahun 2014

 

Tabel 2. Persentase penduduk Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur dari PKS

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada sensus terakhir yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik yaitu tahun 2010. Dengan melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 hingga 2010, jumlah penduduk Indonesia diprediksikan menggunakan metode ekstrapolasi sederhana orde satu sehingga didapatkan jumlah 252.101.215 orang.

BPS juga tidak memiliki data penduduk setiap provinsi per tahun 2014. Oleh karena itu jumlah penduduk dari 4 provinsi diprediksikan menggunakan metode yang sama dengan perhitungan sebelumnya, dengan mengacu kepada pertumbuhan penduduk nasional antara tahun 2000 hingga 2010.

Dari perhitungan ini didapatkan rasio penduduk Indonesia yang dipimpin oleh gubernur yang merupakan kader PKS, yaitu dengan membagi total prediksi penduduk di 4 provinsi dengan prediksi populasi Indonesia. Persentase yang didapatkan adalah 26,8981% atau dibulatkan menjadi 26,90%.

Jadi apakah target 3 besar terlalu muluk? Saya rasa itu target yang sangat rasional.