Arsip

Archive for the ‘indonesia’ Category

Akhirnya BPJS Juga

Desember 10, 2014 1 komentar

Logo BPJS Kesehatan

Logo BPJS Kesehatan

Akhir tahun ini di berbagai dunia kerja di Indonesia terjadi berbagai kehebohan terkait BPJS. Penyebabnya adalah pemerintah memajukan dateline kewajiban kepesertaan BUMN dan perusahaan swasta dalam program BPJS menjadi 1 Januari 2015. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden SBY pada tahun lalu (2013) melalui Peraturan Presiden No. 111/2013. Perpres ini adalah mengubah Perpres yang keluar sebelumnya, yaitu No. 12/2013. Sebelumnya perusahaan swasta, usaha mikro, dan orang pribadi paling lambat mendaftar pada 1 Januari 2019.

Pro dan kontra di internal perusahaan pasti akan terjadi, terutama di perusahaan-perusahaan yang fasilitas kesehatannya selama ini sudah dirasa sangat baik. Sebab kita sering sekali mendengar keluhan seputar pelayanan BPJS. Dengan beralih dari fasilitas kesehatan internal perusahaan kepada sistem BPJS Kesehatan, maka peralihan ini terasa mendowngrade kualitas pelayanan yang akan didapatkan oleh karyawan.

Dalam pengamatan saya, ada beberapa kekecewaan yang mengemuka terkait BPJS ini:

Pertama, Diskriminasi pelayanan. Bukan rahasia lagi jika berbagai rumah sakit membedakan tempat pendaftaran antara peserta BPJS dan pasien umum (yang membayar sendiri). Peserta BPJS menjadi kelas rendahan ketimbang pasien umum. Ini lucu, padahal peserta BPJS sudah membayar lebih awal ketimbang pasien umum yang baru membayar setelah selesai pelayanan.

Kedua, Antrian panjang. Hal yang aneh adalah, kita harus antri untuk mendapatkan nomor antrian. Untuk mendapatkan nomor antrian saja kita harus mengantri, padahal setelah itu masih harus antri lagi untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Total waktu antrian (dalam beberapa testimoni) bisa mencapai lebih dari sehari semalam.

Ketiga, Kualitas pelayanan. Dari beberapa testimoni yang teramati, kualitas pelayanan di Rumah Sakit berbeda antara peserta BPJS dan pasien umum. Misalnya pemilihan jenis obatnya, kelas kamar rawat inapnya, atau yang sebetulnya sepele seperti perhatian para suster kepada pasien.

Setidaknya tiga kekecewaan itulah yang mendominasi pembicaraan seputar BPJS di lingkaran perkawanan saya. Meski demikian, saya punya tanggapan sendiri terkait tiga kekecewaan tersebut. Bukan sanggahan ya, tapi tanggapan atas kekecewaan tersebut.

Diskriminasi pelayanan.

Bagaimana pun program BPJS adalah satu hal yang harus dipisah administrasinya dari program-program lain. Jangankan dengan pasien umum, dengan peserta jaminan kesehatan lain pun juga harus dipisahkan. Sebab entitas pengelolanya berbeda. Tidak mungkin peserta BPJS dicatat dalam jurnal yang sama dengan peserta jaminan dari Inhealth atau Prudential misalnya. Bakal repot sekali dalam proses akuntingnya.

Well, sebetulnya ini persoalan yang sangat teknis sekali. Tinggal pasang saja sistem yang dapat memilah secara otomatis dalam pembukuan, antara peserta program jaminan kesehatan yang berbeda. Apa susahnya? Bahkan menggunakan spreadsheet macam Microsoft Excel saja bisa terpecahkan. Kecuali kalau memang harus diotorisasi oleh petugas khusus dari lembaga terkait, mungkin butuh proses sedikit lebih panjang.

Tapi keribetan yang tidak perlu seperti ini tidak akan bertahan lama. Sebab mulai 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Saat itu, yang masuk ke rumah sakit kemungkinannya adalah peserta BPJS atau warga negara asing. Jadi tidak perlu lagi adanya pemisahan antara peserta BPJS dengan pasien umum.

Antrian panjang.

Satu kekeliruan yang saya amati terkait BPJS ini adalah, orang baru daftar ketika butuh pelayanan rumah sakit. Di satu sisi ini adalah kelebihan BPJS (mana ada orang sakit yang boleh didaftarkan dalam program asuransi apa pun). Di sisi lain ini adalah potret awamnya masyarakat kita tentang program BPJS Kesehatan. Harusnya kita mendaftar BPJS (Kesehatan) bukan hanya ketika sakit, tapi sejak sekarang. Ya, sejak sekarang, seperti halnya kita mengurus KTP dan KK. Kita tidak mengurus KTP dan KK hanya ketika mau pemilu bukan?

Keawaman lainnya adalah bahwa kita bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kita bisa mendaftar lewat internet, mendapatkan rekening virtual, kemudian membayar premi via ATM atau Bank. Sama sekali tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan dan mengantri secara fisik untuk kemudian dilayani oleh petugas.

Mengenai antrian untuk mendapatkan pelayanan, saya rasa ini memang pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah kita (kementerian kesehatan, BPJS, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat) untuk menyiapkan infrastruktur dan staf yang memadai. Rasio antara fasilitas dan yang membutuhkan fasilitas masih sangat jomplang. Maka kita masih akan bertemu dengan antrian klinik yang sangat lama, atau berjumpa dengan dokter yang harus melayani 200 pasien dalam sehari. Sehingga standar pelayanan optimal mungkin belum akan terpenuhi selama beberapa tahun ke depan. Bersabarlah.

Kualitas pelayanan.

Bagaimanapun BPJS Kesehatan saat ini memiliki standar pelayanan minimal yang belum bisa dibanggakan. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran, jumlahnya sekitar 86 juta orang untuk tahun 2014, adalah peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibayari oleh negara, belakangan di-rebrand oleh Presiden Jokowi sebagai KIS) nilai preminya hanya sekitar Rp 19.000 saja per bulannya. Sedangkan peserta perorangan untuk kelas 3 hingga 1 masing-masing hanya Rp 25.500, Rp 42.500, dan Rp 59.500 saja per bulannya. Dengan premi sebesar itu rasanya kita belum bisa mengharapkan standar kualitas pelayanan yang cukup tinggi untuk tahun pertama implementasi BPJS Kesehatan ini. Mudah-mudahan ke depannya dapat ditingkatkan.

Eksperimen Jaminan Kesehatan Terbesar 

Dalam pandangan saya, BPJS Kesehatan ini adalah spektakuler. Dalam tahun pertama keberjalanannya saja sudah meng-cover sedikitnya 86 juta peserta miskin yang preminya dibayari oleh negara. Memang bukan mulai dari nol. Tetapi Askes sebagai cikal bakal BPJS Kesehatan adalah entitas bisnis, sedangkan BPJS adalah entitas nirlaba, otomatis orientasinya sangat berbeda. Jika eksperimen ini berhasil, maka ini akan menjadi contoh bagi dunia dalam menjalankan jaminan kesehatan massal yang berlaku untuk seluruh warga negara dan tidak membebani keuangan negara. Kita baru dapat menilai BPJS Kesehatan ini secara utuh ketika sudah berjalan 100%. Nanti, 1 Januari 2019.

Iklan

Hosting Murah dan Hosting Gratis

Desember 2, 2014 3 komentar

Bagi kita yang baru belajar hosting website, menggunakan server hosting berbayar mungkin akan terasa sebuah pemborosan. Sebab kita belum tahu bagaimana cara menggunakan serta mengoptimasikan fitur di server hosting. Banyak perusahaan yang menyediakan server hosting murah di Indonesia. Pertama kali belajar hosting, saya menggunakan servernya Qwords, perusahaan yang didirikan oleh Rendy Maulana, alumni SBM ITB angkatan pertama (2004). Qwords melayani pelanggannya dengan sangat baik. Support ticket mereka selalu cepat direspon dan cepat pula mendapatkan solusi.

Tetapi karena saya masih pemula dalam urusan hosting, saya belum bisa spend cukup banyak untuk paket hosting yang mumpuni. Sejauh ini service yang pernah saya gunakan di Qwords hanyalah paket hosting termurah, Rp 60.000 saja per tahun, tentunya selain pembelian beberapa domain ya. Tetapi hosting murah ini rupanya memiliki beberapa keterbatasan terkait fitur servernya. Waktu saya hendak mencoba sebuah plugin wordpress (sudah lupa plugin apa) ternyata butuh fasilitas tambahan yang tidak disediakan di paket termurah. Solusinya adalah harus upgrade ke paket yang lebih tinggi.

Tarif Personal Hosting - Qwords

Tarif Personal Hosting – Qwords

Suatu saat saya mendapatkan email iklan dari IDHostinger. IDHostinger ini sependek pantauan saya adalah anak perusahaan Hostinger Group yang berbasis di Cyprus. Mereka develop software hostingnya sendiri, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk lisensi software seperti cpanel. Mungkin itu sebabnya mereka bisa memberi harga yang cukup signifikan murahnya.

Oh saya keliru, mereka bukan saja memberi fasilitas hosting murah, tapi bahkan hosting gratis dengan fitur lumayan mumpuni. Coba lihat fitur yang mereka tawarkan untuk hosting gratis berikut:

Paket Gratis IDHostinger

Paket Gratis IDHostinger

Itu belum termasuk (sub) domain gratis yang bisa kita dapatkan cuma-cuma lho. Tapi namanya juga (sub) domain, apa sih yang bisa dibanggakan.. hahaha… Lumayan lah, untuk menjajal ilmu server hosting yang baru kita pelajari. Saya pribadi menggunakan IDHostinger sebagai sandsack. Maksudnya memang memposisikannya sebagai tempat belajar. Hingga saat ini saya belum berencana ambil service yang berbayar dari sana. Ketimbang di IDHostinger (yang berpusat di Cyprus, Eropa), bukankah lebih baik pakai server lokal punya perusahaan lokal (yang sudah mendunia) saja? Qwords contohnya.

Disclaimer: Postingan ini berisi link afiliasi saya di IDHostinger dan Qwords. Kalau mau daftar ke sana, pakai link afiliasi saya ya 😉

BBM satu-satunya faktor produksi pada angkot?


Kesepakatan kenaikan tarif angkot Kota Bandung

Sampai hari ini saya tidak mengerti, apakah BBM itu satu-satunya faktor produksi pada layanan angkutan kota (angkot)? Dalam foto di atas terlihat kesepakatan tentang penaikan tarif angkot sebesar 30%. Kita juga tahu bahwa dua hari yang lalu (17 November 2014) Presiden Joko menaikkan harga bensin premium sebesar 30%. Ini artinya BBM adalah satu-satunya faktor produksi pada angkutan kota.

Di artikel sebelumnya saya memprediksi kenaikan harga-harga hanya berkisar di angka 10% sebagai akibat kenaikan 30% premium dan 35% solar. Asumsi saya, BBM bukanlah satu-satunya faktor produksi, dan faktor produksi lainnya harganya tidak otomatis naik. Pun kalau faktor produksi lainnya juga naik, asumsi saya tidak akan sebesar 30%. Jadi saya beranggapan kenaikan 30% seluruh harga barang adalah very unlikely.

Namun ternyata begitulah yang terjadi. Tarif angkutan kota di Kota Bandung sudah dinaikkan 30%. Dalam perhitungan saya, angkot mengambil keuntungan besar dalam kasus ini. Mereka berselancar dalam penderitaan orang lain.

Mari kita coba hitung. Untuk jarak sekira 5 km, seorang penumpang dulu harus membayar Rp 3,000. Sekali jalan, angkot dapat menampung 13 penumpang. Angkot standar di Bandung paling hanya menghabiskan setengah liter per 5 km. Dengan kenaikan 30%, tarif tersebut berubah menjadi Rp 3,900.

Kalkulasi kenaikan tarif angkot Kota Bandung; November 2014.

Kalkulasi kenaikan tarif angkot Kota Bandung; November 2014.

Kita bisa melihat tabel yang saya buat di atas. (Note: jangan lupa untuk membaca asumsi-asumsi yang saya gunakan dalam membuat perhitungan tersebut) Kolom c dan d adalah harga sebelum kenaikan 17 November 2014. Kolom e dan f adalah harga setelah kenaikan. Kolom g adalah selisih antara harga lama dan baru, sedangkan kolom h adalah rasionya.

Baris 2 adalah biaya produksi untuk angkot full dan baris 3 adalah rata-rata produksi untuk setiap penumpangnya. Baris 4 adalah penjualan untuk angkot full dan baris 5 adalah rata-rata penjualan per penumpangnya. Baris 6 adalah margin untuk angkot full dan baris 7 adalah rata-rata per penumpangnya.

Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa kenaikan 30% tarif angkot ini bukan sekedar penyesuaian harga. Tetapi juga sekaligus penggandaan keuntungan bagi angkot. Jika ini sekadar penyesuaian, seharusnya kan tidak perlu ada peningkatan margin secara signifikan seperti itu. Perhatikan bahwa dalam tabel di atas saya tidak menempatkan BBM sebagai satu-satunya faktor produksi. Tetapi saya juga memasukkan upah/gaji sopir dan sudah saya naikkan sebesar 30%.

Modus seperti ini sudah sering sekali terjadi. Kenaikan tarif yang paling ‘gila’ yang saya ingat adalah pada 2005, ketika Presiden SBY menaikkan harga premium hampir 100%. Dalam perhitungan kasar saya ketika itu, angkot mendulang kenaikan margin lebih dari 100%. Praktik seperti ini selalu terjadi setiap kali pemerintah menaikkan harga bensin premium.

*foto kesepakatan penaikan tarif di-link dari detik.com

Getting people back to work

November 18, 2014 1 komentar


Ada yang ingat dengan mendiang Aaron Swartz? Dia adalah anak muda brilian pendiri beberapa startup sukses yg kemudian terbelit kasus hak cipta hingga akhirnya bunuh diri. Bukan tentang orangnya atau startupnya, tapi dia pernah menulis sesuatu yang menurut saya menarik di blognya. Sayangnya saya baru membaca blognya setelah dia bunuh diri.

Pada satu artikel dia bercerita tentang Batman Begins. Satu ironi yang terjadi adalah ketika Thomas dan Martha Wayne yang hampir bangkrut karena membangun jaringan kereta murah dalam kota untuk penduduk Gotham, kemudian malah dibunuh oleh (salah satu) penduduk Gotham sendiri. Mereka dibunuh oleh orang yang sedang habis-habisan mereka bantu.

Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Thomas dan Martha? Swartz bercerita, mereka sebetulnya sedang berusaha mendorong orang untuk bekerja, getting people back to work. Agar mereka mau bergerak ke ujung lain kota untuk bekerja, sehingga tingkat kriminalitas menurun dan masyarakat menjadi sejahtera. Gotham bukanlah kota kecil. Dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, kita bisa membayangkan ukuran kotanya. Maka kendala transportasi menjadi kendala yang sangat berarti, yang dapat membuat orang enggan bekerja. Entah karena penghasilannya tidak memadai untuk menutup sekaligus biaya hidup + transportasi, atau memang karena tidak ada moda transportasi murah-cepat.

Amerika bukanlah Indonesia. Di negara kita, serbuan pemasaran kendaraan roda dua dari luar negeri sudah luar biasa. Meskipun tidak ada moda transportasi massal yang murah, namun orang bisa beli (well, nyicil maksudnya) motor dengan harga yang sangat murah, dengan cicilan yang juga sangat murah. Dikombinasikan dengan harga BBM yang disubsidi, menjadikan motor sebagai moda transportasi termurah dan paling fleksibel yang ada di negeri ini.

Oke, sebagian kawan berpendapat bahwa KRL atau commuterline lebih murah. Saya tidak membantah. Masalahnya tidak di semua kota ada jaringan commuterline. Di Bandung saja jaringan kereta hanya menghubungkan wilayah paling barat dan paling timur dengan satu line saja. Orang yang tinggal di wilayah lain praktis tidak terlayani. Angkot? Hasil perhitungan saya, angkot (yang menggunakan BBM bersubsidi) lebih mahal setidaknya dua kali lipat dari motor (yang juga menggunakan BBM bersubsidi) untuk kebutuhan komuter harian. Itu belum ditambah dengan ongkos antar-jemput anak ke sekolah, belanja ke pasar, berkunjung ke saudara, dan transportasi lainnya di luar komuter.

Jangan salahkan masyarakat ketika mereka menggunakan motor untuk kebutuhan transportasi hariannya. Ini hanya sekedar bentuk optimasi dalam menyiasati anggaran rumah tangga mereka. Dalam perspektif ini, saya pribadi cukup yakin bahwa kenaikan harga BBM malam tadi tidak memberi pengaruh signifikan untuk pos pengeluaran transportasi harian. Paling hanya bertambah Rp 5.000 per dua atau tiga hari.

Tetapi urusan harga BBM ini sebenarnya bukan di harga BBM-nya sendiri. Melainkan di harga segala macam barang yang dijual di pasar (pasar apa pun ya, mau tradisional, modern, online, apa pun), karena semua barang itu mengandung unsur BBM di dalamnya, minimal untuk distribusinya. Kenaikan 30% harga premium dan 35% solar dalam prediksi saya dapat memicu kenaikan setidaknya 10% biaya produksi.

Kembali ke soal subsidi dan Batman Begins tadi, dalam perspektif saya subsidi BBM bukanlah tentang memurahkan harga BBM yang akan dibakar di jalan-jalan raya. Tapi tentang memurahkan harga segala macam bagi rakyat Indonesia. Subsidi BBM adalah upaya negara menggerakkan rakyatnya untuk bekerja. Subsidi BBM adalah upaya negara dalam memurahkan makanannya, memurahkan transportasinya, memurahkan pendidikannya.

Subsidi BBM adalah upaya negara memacu rakyatnya untuk berkarya.

*gambar di-link dari wikipedia

Paradoks Proyek Monorel

Agustus 28, 2014 1 komentar

monorail1Oleh: Arif Minardi
Anggota Komisi VI DPR-RI

MEGAPROYEK monorel di Kota Bandung digulirkan begitu saja tanpa menyerap aspirasi publik dan terkesan ambisi para elite semata.

MENCUAT pertanyaan publik, sebetulnya monorel itu dibangun untuk melayani siapa dan sejauh mana relevansinya bagi kehidupan masyarakat luas? Hal itu belum terelaborasi secara jelas dan objektif. Timbul catatan kritis dari publik, apakah proyek monorel itu merupakan impian alamiah dan solusi jitu untuk masyarakat Bandung atau merupakan megaproyek infrastruktur yang padat utang dan padat komponen impor.

Mestinya proyek monorel yang akan menelan dana puluhan triliun rupiah yang berupa pembangunan lima koridor operasi monorel itu direncanakan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek, yakni aspek integrasi infrastruktur transportasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang memboroskan dana dan semakin menyulitkan aktivitas rakyat. Koridor monorel mestinya tidak tumpang tindih dengan jalur KA komuter yang telah eksis dan sedang dikembangkan. Apalagi jalur KA komuter di Bandung Raya sejak lama sudah menjadi impian alamiah masyarakat.

Proyek monorel di Bandung sejak awal sudah menandung paradoks, pasalnya Kota Bandung yang boleh disebut sebagai kota yang sarat dengan SDM teknologi dan kapabilitas produksi yang memadai, karena di kota ini terdapat berbagai BUMN, perguruan tinggi teknik, dan sederet lembaga iptek terpaksa mengelus dada melihat material dan komponen impor akan mendominasi proyek monorel. Hingga kini belum ada rencana untuk melibatkan konten lokal dan teknologi untuk proyek monorel.

Terkait dengan proyek monorel, mestinya ada komitmen semua pihak untuk menggenjot lokalisasi komponen yang disertai dengan langkah detail. Mestinya pemerintah daerah menerapkan secara konsisten strategi ISI atau Industrialisasi Substitusi Impor untuk perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan oleh proyek-proyek infrastruktur padat modal. Secara sederhana, ISI dapat didefinisikan sebagai program konkret untuk mewujudkan substitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh industri di dalam negeri.

Selain itu, filosofi dan proyeksi sistem layanan monorel di Bandung juga masih bias lapangan. Pasalnya, belum ada kajian yang komprehensif terkait dengan proyek monorel dan konsentrasi para penumpang di Bandung Raya yang hingga saat ini belum tertangani secara baik. Dengan demikian, para pengguna yang jumlahnya sangat besar yang lalu lalang setiap harinya itu masih menderita dalam arti mengeluarkan biaya besar dan disergap kemacetan lalu lintas yang parah.

Selama ini, sudah ada solusi untuk membantu para penumpang dari kantong-kantong pemukimannya menuju tempat kerjanya masing-masing dengan KA komuter. Namun, frekuensi perjalanan KA dan kapasitasnya kurang memadai, terutama pada jam sibuk. Dalam konteks moda transportasi, monorel adalah metro atau kereta rel dengan jalur yang terdiri atas rel tunggal. Biasanya rel terbuat dari beton dan roda keretanya terbuat dari karet, sehingga tidak sebising kereta konvensional. Proyek monorel biasanya dibangun dengan sistem BOT (built operating transfer) selama beberapa tahun dengan opsi perpanjangan. Pembangunan infrastruktur monorel, gerbong, atau kabin, emplasemen stasiun, dan instalasi penunjangnya mestinya bisa didesain dan dibuat sendiri oleh BUMN dalam negeri bekerja sama dengan industri lokal.

Eksistensi BUMN nasional seperti PT Industri Kereta Api, Balai Yasa KAI, PINDAD, LEN, INTI, dan PT Adhi Karya Tbk, memiliki kemampuan yang baik untuk memproduksi monorel. Bahkan konsep dan desain monorel untuk barang atau kontainer juga sudah ada. Ironisnya, monorel di Bandung Raya direncanakan diimpor secara utuh dari Tiongkok dengan alasan investasi ini pembiayaan awalnya dari pihak CNMEIC.

Kami sangat prihatin melihat kondisi negeri ini yang akhir-akhir ini sering didikte oleh pihak BUMN dari Tiongkok yakni China National Machinery Export and Import Corporation (CNMEIC) dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti misalnya ketenagalistrikan. Begitu leluasanya CNMEIC memasukkan berbagai komponen impor. Sejak ditandatangani kontrak pengadaan, rekayasa, dan konstruksi atau EPC (engineering, procurement and construction) masalah lokalisasi komponen tidak tertangani secara serius. Praktis untuk megaproyek PLTU 10.000 MW jilid pertama yang berbasis batu bara itu komponen impor dari Tiongkok mendominasi seluruh proyek. Pemerintah belum membuat strategi ISI dalam megaproyek infrastruktur. Oleh karena itu, belum terlihat usaha serius untuk melibatkan SDM teknologi lokal seluas-luasnya dan memaksimalkan peran kontraktor dalam negeri.

Pembangunan monorel di Bandung mestinya memperhatikan tipologi para penumpang, dan jangan hanya berorientasi proyek yang padat modal. Pada saat ini merupakan momentum untuk mengembangkan angkutan umum massal. Pemerintah daerah perlu mengarahkan perpindahan moda agar sistem transportasi bisa efektif dan tidak semrawut. Perlu juga ditekankan pentingnya integrasi moda angkutan massal bus dengan kereta api untuk melayani para penumpang dari sekitar Kota Bandung. Para penumpang yang jumlahnya sangat besar itu setiap harinya itu sebaiknya diarahkan untuk menggunakan sistem transit berupa bus dan KA komuter yang nantinya didukung oleh keberadaan monorel.

Sebelum membangun monorel. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung sebaiknya menuntaskan dua hal pokok yang mendasar, pertama menuntaskan dahulu pengembangan dan pelayanan Sistem Transit dan Bus Rapid Transit (BRT) yang mulai berlangsung. Kedua, membangun pemukiman para penumpang yang notabene adalah kaum buruh atau pekerja. Dari lokasi pemukiman para buruh dengan unit yang besar itu idealnya terlayani oleh jalur monorel. Harapan para buruh di Bandung Raya untuk memiliki rumah sendiri pun sebaiknya segera diwujudkan. Antara lain dengan menggenjot program kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sistem transit di Kota Bandung harus menuju kondisi pelayanan BRT yang optimal dalam waktu dekat. Pemerintah Daerah harus serius dan tidak angin-anginan dalam mengembangkan sistem transit yakni Trans Metro Bandung. Selain itu, penggunaan Dana Alokasi Khusus dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai bidang transportasi pun perlu dioptimalkan.***

[diketik ulang dari Pikiran Rakyat cetak, Kamis, 28 Agustus 2014]

Seperempat Rakyat Indonesia dipimpin PKS


Sejak akhir 2012 PKS sudah mencanangkan hendak mencapai posisi 3 besar pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Sebuah target yang barangkali terdengar muluk-muluk mengingat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 PKS hanya mendapatkan 7,88% suara atau 10,18% kursi parlemen pusat.

Sebetulnya ketika target ini disampaikan (pada tahun 2012), tidaklah ada yang terlalu ajaib mengingat posisi PKS sebetulnya telah berada pada peringkat keempat di bawah Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mendapatkan posisi 3 besar sebetulnya hanya naik satu peringkat saja, meskipun yang dimaksud 3 besar tidaklah selalu posisi nomor 3. Nomor dua dan satu pun masih masuk kategori “3 besar”.

Tapi kemudian selama 2013 PKS mendapatkan badai yang luar biasa dengan dituduhnya presiden partai Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq dalam rekayasa impor sapi. Badai tersebut tidak sekedar menghantam PKS dari luar, tetapi juga menghantam moral kader-kadernya. Terlepas dari segala kontroversi tentang kasusnya, masih relevankah target 3 besar tadi?

Antara Pilkada dan Pemilu Legislatif

Pemilihan kepala daerah dengan segala kompleksitasnya sebetulnya tidak bisa disetarakan secara langsung dengan pemilihan anggota lembaga legislatif. Di antara perbedaan yang membuat pilkada berbeda dengan pemilu legislatif adalah:

  1. Pilkada lebih menonjolkan tokoh ketimbang partai.
  2. Pilkada memiliki calon yang jauh lebih sedikit ketimbang pemilu legislatif.
  3. Dalam pilkada biasanya terjadi koalisi beberapa partai, sehingga sulit memilah asal suara yang diperoleh kandidat.
  4. Sering ditemukan adanya tokoh-tokoh lintas partai yang mampu mendapatkan dukungan dari underbow partai lain. Meskipun secara formal partai lain tadi memiliki calonnya sendiri pada sebuah pilkada.

Itu adalah sebagian di antara penyebab pilkada tidak dapat disetarakan langsung dengan pemilu legislatif. Namun demikian untuk kasus PKS rasanya perlu diberikan analisis tambahan mengingat ada 3 pemilihan gubernur yang dimenangkan selama masa-masa badai tadi berada pada puncaknya. Pemilihan gubernur tersebut adalah di Jawa Barat, Sumatera Utara, serta Maluku Utara.

Betul bahwa ketiganya melibatkan incumbent, Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar periode 2008-2013), Gatot Pujo Nugroho (Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, yang kemudian naik menjadi plt Gubernur karena Gubernurnya terjerat kasus korupsi pada 2011), dan Abdul Ghani Kasuba (Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013). Tetapi jangan menutup mata pula bahwa rival yang bermain pada pemilihan-pemilihan gubernur tersebut bukanlah lawan yang ringan.

Pada pilkada Jabar ada Dede Yusuf (Wakil Gubernur periode 2008-2013) dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI). Pada pilkada Sumatera Utara ada Effendi Simbolon (Anggota DPR RI), Chairuman Harahap (Anggota DPR RI), dan Gus Irawan Pasaribu (didukung oleh banyak partai). Begitu juga pada pilkada Maluku Utara yang berlangsung dua putaran di mana pada putaran kedua nyaris seluruh kekuatan calon yang kalah bergabung pada calon rival Ahmad Hidayat Mus. Pilkada yang sangat ketat seperti ini tidak mungkin dihadapi dengan bersantai-santai menggunakan fasilitas negara (sebagai incumbent) atau menggerakkan aparatur negara yang berada di bawahnya (ya, itu memang bukan kebiasaan PKS). Bukan pula dengan memanfaatkan guyuran dana besar untuk memasang iklan yang masif atau melakukan money politic (dari mana pula uang untuk melakukan hal tersebut?).

Kuncinya kemenangan pada pilkada-pilkada tersebut adalah ini: kekuatan kerja politik. Itu termasuk kemampuan dalam mengkoordinir kader dan simpatisan, menjalin kerja sama dan kontrak politik dengan berbagai ormas, menjaring suara dari kantong-kantong pemilih yang beraneka ragam, terjun langsung ke pemukiman dan perkampungan untuk memperkenalkan calon kepada warga (dilakukan oleh seluruh jajaran partai, dari struktur pimpinan hingga kader dan simpatisan), dan berbagai kerja-kerja politik lainnya. Tentunya termasuk aktivitas standar seperti bakti sosial, pelayanan kesehatan, dan aksi cepat tanggap bencana.

Itu sebabnya kekuatan PKS dapat diukur secara kuantitatif. Sebab yang bergerak adalah manusia yang real, yang bergerak berdasarkan komando yang terkonsolidasikan secara dinamis. Apa yang mereka lakukan pada berbagai pilkada tadi, itu pulalah yang mereka lakukan pada pemilu legislatif tahun 2014 ini. Jika kekuatan ini dikombinasikan dengan keberhasilan gubernur-gubernur mereka, maka ini adalah entitas yang sangat ‘berbahaya’ mengingat total populasi masyarakat Indonesia di bawah 4 gubernur tadi sudah melebihi seperempat rakyat Indonesia.

rakyat 2014

Tabel 1. Prediksi jumlah penduduk Republik Indonesia pada tahun 2014

 

sensus 2014

Tabel 2. Persentase penduduk Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur dari PKS

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada sensus terakhir yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik yaitu tahun 2010. Dengan melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 hingga 2010, jumlah penduduk Indonesia diprediksikan menggunakan metode ekstrapolasi sederhana orde satu sehingga didapatkan jumlah 252.101.215 orang.

BPS juga tidak memiliki data penduduk setiap provinsi per tahun 2014. Oleh karena itu jumlah penduduk dari 4 provinsi diprediksikan menggunakan metode yang sama dengan perhitungan sebelumnya, dengan mengacu kepada pertumbuhan penduduk nasional antara tahun 2000 hingga 2010.

Dari perhitungan ini didapatkan rasio penduduk Indonesia yang dipimpin oleh gubernur yang merupakan kader PKS, yaitu dengan membagi total prediksi penduduk di 4 provinsi dengan prediksi populasi Indonesia. Persentase yang didapatkan adalah 26,8981% atau dibulatkan menjadi 26,90%.

Jadi apakah target 3 besar terlalu muluk? Saya rasa itu target yang sangat rasional.

Joko Widodo dan Ahmad Heryawan (infographic)

%d blogger menyukai ini: