Beranda > analisis, artikel, indonesia, pemerintah > Akhirnya BPJS Juga

Akhirnya BPJS Juga


Logo BPJS Kesehatan

Logo BPJS Kesehatan

Akhir tahun ini di berbagai dunia kerja di Indonesia terjadi berbagai kehebohan terkait BPJS. Penyebabnya adalah pemerintah memajukan dateline kewajiban kepesertaan BUMN dan perusahaan swasta dalam program BPJS menjadi 1 Januari 2015. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden SBY pada tahun lalu (2013) melalui Peraturan Presiden No. 111/2013. Perpres ini adalah mengubah Perpres yang keluar sebelumnya, yaitu No. 12/2013. Sebelumnya perusahaan swasta, usaha mikro, dan orang pribadi paling lambat mendaftar pada 1 Januari 2019.

Pro dan kontra di internal perusahaan pasti akan terjadi, terutama di perusahaan-perusahaan yang fasilitas kesehatannya selama ini sudah dirasa sangat baik. Sebab kita sering sekali mendengar keluhan seputar pelayanan BPJS. Dengan beralih dari fasilitas kesehatan internal perusahaan kepada sistem BPJS Kesehatan, maka peralihan ini terasa mendowngrade kualitas pelayanan yang akan didapatkan oleh karyawan.

Dalam pengamatan saya, ada beberapa kekecewaan yang mengemuka terkait BPJS ini:

Pertama, Diskriminasi pelayanan. Bukan rahasia lagi jika berbagai rumah sakit membedakan tempat pendaftaran antara peserta BPJS dan pasien umum (yang membayar sendiri). Peserta BPJS menjadi kelas rendahan ketimbang pasien umum. Ini lucu, padahal peserta BPJS sudah membayar lebih awal ketimbang pasien umum yang baru membayar setelah selesai pelayanan.

Kedua, Antrian panjang. Hal yang aneh adalah, kita harus antri untuk mendapatkan nomor antrian. Untuk mendapatkan nomor antrian saja kita harus mengantri, padahal setelah itu masih harus antri lagi untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Total waktu antrian (dalam beberapa testimoni) bisa mencapai lebih dari sehari semalam.

Ketiga, Kualitas pelayanan. Dari beberapa testimoni yang teramati, kualitas pelayanan di Rumah Sakit berbeda antara peserta BPJS dan pasien umum. Misalnya pemilihan jenis obatnya, kelas kamar rawat inapnya, atau yang sebetulnya sepele seperti perhatian para suster kepada pasien.

Setidaknya tiga kekecewaan itulah yang mendominasi pembicaraan seputar BPJS di lingkaran perkawanan saya. Meski demikian, saya punya tanggapan sendiri terkait tiga kekecewaan tersebut. Bukan sanggahan ya, tapi tanggapan atas kekecewaan tersebut.

Diskriminasi pelayanan.

Bagaimana pun program BPJS adalah satu hal yang harus dipisah administrasinya dari program-program lain. Jangankan dengan pasien umum, dengan peserta jaminan kesehatan lain pun juga harus dipisahkan. Sebab entitas pengelolanya berbeda. Tidak mungkin peserta BPJS dicatat dalam jurnal yang sama dengan peserta jaminan dari Inhealth atau Prudential misalnya. Bakal repot sekali dalam proses akuntingnya.

Well, sebetulnya ini persoalan yang sangat teknis sekali. Tinggal pasang saja sistem yang dapat memilah secara otomatis dalam pembukuan, antara peserta program jaminan kesehatan yang berbeda. Apa susahnya? Bahkan menggunakan spreadsheet macam Microsoft Excel saja bisa terpecahkan. Kecuali kalau memang harus diotorisasi oleh petugas khusus dari lembaga terkait, mungkin butuh proses sedikit lebih panjang.

Tapi keribetan yang tidak perlu seperti ini tidak akan bertahan lama. Sebab mulai 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Saat itu, yang masuk ke rumah sakit kemungkinannya adalah peserta BPJS atau warga negara asing. Jadi tidak perlu lagi adanya pemisahan antara peserta BPJS dengan pasien umum.

Antrian panjang.

Satu kekeliruan yang saya amati terkait BPJS ini adalah, orang baru daftar ketika butuh pelayanan rumah sakit. Di satu sisi ini adalah kelebihan BPJS (mana ada orang sakit yang boleh didaftarkan dalam program asuransi apa pun). Di sisi lain ini adalah potret awamnya masyarakat kita tentang program BPJS Kesehatan. Harusnya kita mendaftar BPJS (Kesehatan) bukan hanya ketika sakit, tapi sejak sekarang. Ya, sejak sekarang, seperti halnya kita mengurus KTP dan KK. Kita tidak mengurus KTP dan KK hanya ketika mau pemilu bukan?

Keawaman lainnya adalah bahwa kita bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kita bisa mendaftar lewat internet, mendapatkan rekening virtual, kemudian membayar premi via ATM atau Bank. Sama sekali tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan dan mengantri secara fisik untuk kemudian dilayani oleh petugas.

Mengenai antrian untuk mendapatkan pelayanan, saya rasa ini memang pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah kita (kementerian kesehatan, BPJS, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat) untuk menyiapkan infrastruktur dan staf yang memadai. Rasio antara fasilitas dan yang membutuhkan fasilitas masih sangat jomplang. Maka kita masih akan bertemu dengan antrian klinik yang sangat lama, atau berjumpa dengan dokter yang harus melayani 200 pasien dalam sehari. Sehingga standar pelayanan optimal mungkin belum akan terpenuhi selama beberapa tahun ke depan. Bersabarlah.

Kualitas pelayanan.

Bagaimanapun BPJS Kesehatan saat ini memiliki standar pelayanan minimal yang belum bisa dibanggakan. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran, jumlahnya sekitar 86 juta orang untuk tahun 2014, adalah peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibayari oleh negara, belakangan di-rebrand oleh Presiden Jokowi sebagai KIS) nilai preminya hanya sekitar Rp 19.000 saja per bulannya. Sedangkan peserta perorangan untuk kelas 3 hingga 1 masing-masing hanya Rp 25.500, Rp 42.500, dan Rp 59.500 saja per bulannya. Dengan premi sebesar itu rasanya kita belum bisa mengharapkan standar kualitas pelayanan yang cukup tinggi untuk tahun pertama implementasi BPJS Kesehatan ini. Mudah-mudahan ke depannya dapat ditingkatkan.

Eksperimen Jaminan Kesehatan Terbesar 

Dalam pandangan saya, BPJS Kesehatan ini adalah spektakuler. Dalam tahun pertama keberjalanannya saja sudah meng-cover sedikitnya 86 juta peserta miskin yang preminya dibayari oleh negara. Memang bukan mulai dari nol. Tetapi Askes sebagai cikal bakal BPJS Kesehatan adalah entitas bisnis, sedangkan BPJS adalah entitas nirlaba, otomatis orientasinya sangat berbeda. Jika eksperimen ini berhasil, maka ini akan menjadi contoh bagi dunia dalam menjalankan jaminan kesehatan massal yang berlaku untuk seluruh warga negara dan tidak membebani keuangan negara. Kita baru dapat menilai BPJS Kesehatan ini secara utuh ketika sudah berjalan 100%. Nanti, 1 Januari 2019.

  1. Belum ada komentar.
  1. Mei 6, 2015 pukul 9:09 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: