Beranda > artikel, artikel luar, bandung, indonesia, pemerintah > Paradoks Proyek Monorel

Paradoks Proyek Monorel


monorail1Oleh: Arif Minardi
Anggota Komisi VI DPR-RI

MEGAPROYEK monorel di Kota Bandung digulirkan begitu saja tanpa menyerap aspirasi publik dan terkesan ambisi para elite semata.

MENCUAT pertanyaan publik, sebetulnya monorel itu dibangun untuk melayani siapa dan sejauh mana relevansinya bagi kehidupan masyarakat luas? Hal itu belum terelaborasi secara jelas dan objektif. Timbul catatan kritis dari publik, apakah proyek monorel itu merupakan impian alamiah dan solusi jitu untuk masyarakat Bandung atau merupakan megaproyek infrastruktur yang padat utang dan padat komponen impor.

Mestinya proyek monorel yang akan menelan dana puluhan triliun rupiah yang berupa pembangunan lima koridor operasi monorel itu direncanakan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek, yakni aspek integrasi infrastruktur transportasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang memboroskan dana dan semakin menyulitkan aktivitas rakyat. Koridor monorel mestinya tidak tumpang tindih dengan jalur KA komuter yang telah eksis dan sedang dikembangkan. Apalagi jalur KA komuter di Bandung Raya sejak lama sudah menjadi impian alamiah masyarakat.

Proyek monorel di Bandung sejak awal sudah menandung paradoks, pasalnya Kota Bandung yang boleh disebut sebagai kota yang sarat dengan SDM teknologi dan kapabilitas produksi yang memadai, karena di kota ini terdapat berbagai BUMN, perguruan tinggi teknik, dan sederet lembaga iptek terpaksa mengelus dada melihat material dan komponen impor akan mendominasi proyek monorel. Hingga kini belum ada rencana untuk melibatkan konten lokal dan teknologi untuk proyek monorel.

Terkait dengan proyek monorel, mestinya ada komitmen semua pihak untuk menggenjot lokalisasi komponen yang disertai dengan langkah detail. Mestinya pemerintah daerah menerapkan secara konsisten strategi ISI atau Industrialisasi Substitusi Impor untuk perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan oleh proyek-proyek infrastruktur padat modal. Secara sederhana, ISI dapat didefinisikan sebagai program konkret untuk mewujudkan substitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh industri di dalam negeri.

Selain itu, filosofi dan proyeksi sistem layanan monorel di Bandung juga masih bias lapangan. Pasalnya, belum ada kajian yang komprehensif terkait dengan proyek monorel dan konsentrasi para penumpang di Bandung Raya yang hingga saat ini belum tertangani secara baik. Dengan demikian, para pengguna yang jumlahnya sangat besar yang lalu lalang setiap harinya itu masih menderita dalam arti mengeluarkan biaya besar dan disergap kemacetan lalu lintas yang parah.

Selama ini, sudah ada solusi untuk membantu para penumpang dari kantong-kantong pemukimannya menuju tempat kerjanya masing-masing dengan KA komuter. Namun, frekuensi perjalanan KA dan kapasitasnya kurang memadai, terutama pada jam sibuk. Dalam konteks moda transportasi, monorel adalah metro atau kereta rel dengan jalur yang terdiri atas rel tunggal. Biasanya rel terbuat dari beton dan roda keretanya terbuat dari karet, sehingga tidak sebising kereta konvensional. Proyek monorel biasanya dibangun dengan sistem BOT (built operating transfer) selama beberapa tahun dengan opsi perpanjangan. Pembangunan infrastruktur monorel, gerbong, atau kabin, emplasemen stasiun, dan instalasi penunjangnya mestinya bisa didesain dan dibuat sendiri oleh BUMN dalam negeri bekerja sama dengan industri lokal.

Eksistensi BUMN nasional seperti PT Industri Kereta Api, Balai Yasa KAI, PINDAD, LEN, INTI, dan PT Adhi Karya Tbk, memiliki kemampuan yang baik untuk memproduksi monorel. Bahkan konsep dan desain monorel untuk barang atau kontainer juga sudah ada. Ironisnya, monorel di Bandung Raya direncanakan diimpor secara utuh dari Tiongkok dengan alasan investasi ini pembiayaan awalnya dari pihak CNMEIC.

Kami sangat prihatin melihat kondisi negeri ini yang akhir-akhir ini sering didikte oleh pihak BUMN dari Tiongkok yakni China National Machinery Export and Import Corporation (CNMEIC) dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti misalnya ketenagalistrikan. Begitu leluasanya CNMEIC memasukkan berbagai komponen impor. Sejak ditandatangani kontrak pengadaan, rekayasa, dan konstruksi atau EPC (engineering, procurement and construction) masalah lokalisasi komponen tidak tertangani secara serius. Praktis untuk megaproyek PLTU 10.000 MW jilid pertama yang berbasis batu bara itu komponen impor dari Tiongkok mendominasi seluruh proyek. Pemerintah belum membuat strategi ISI dalam megaproyek infrastruktur. Oleh karena itu, belum terlihat usaha serius untuk melibatkan SDM teknologi lokal seluas-luasnya dan memaksimalkan peran kontraktor dalam negeri.

Pembangunan monorel di Bandung mestinya memperhatikan tipologi para penumpang, dan jangan hanya berorientasi proyek yang padat modal. Pada saat ini merupakan momentum untuk mengembangkan angkutan umum massal. Pemerintah daerah perlu mengarahkan perpindahan moda agar sistem transportasi bisa efektif dan tidak semrawut. Perlu juga ditekankan pentingnya integrasi moda angkutan massal bus dengan kereta api untuk melayani para penumpang dari sekitar Kota Bandung. Para penumpang yang jumlahnya sangat besar itu setiap harinya itu sebaiknya diarahkan untuk menggunakan sistem transit berupa bus dan KA komuter yang nantinya didukung oleh keberadaan monorel.

Sebelum membangun monorel. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung sebaiknya menuntaskan dua hal pokok yang mendasar, pertama menuntaskan dahulu pengembangan dan pelayanan Sistem Transit dan Bus Rapid Transit (BRT) yang mulai berlangsung. Kedua, membangun pemukiman para penumpang yang notabene adalah kaum buruh atau pekerja. Dari lokasi pemukiman para buruh dengan unit yang besar itu idealnya terlayani oleh jalur monorel. Harapan para buruh di Bandung Raya untuk memiliki rumah sendiri pun sebaiknya segera diwujudkan. Antara lain dengan menggenjot program kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sistem transit di Kota Bandung harus menuju kondisi pelayanan BRT yang optimal dalam waktu dekat. Pemerintah Daerah harus serius dan tidak angin-anginan dalam mengembangkan sistem transit yakni Trans Metro Bandung. Selain itu, penggunaan Dana Alokasi Khusus dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai bidang transportasi pun perlu dioptimalkan.***

[diketik ulang dari Pikiran Rakyat cetak, Kamis, 28 Agustus 2014]

  1. Februari 14, 2015 pukul 1:29 pm

    I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I really enjoyed
    the usual info a person provide in your guests?
    Is gonna be again frequently in order to investigate cross-check new posts

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: